Pemikiran, Ucapan dan Tindakan: Tanggung Jawab Guru Bahasa (Saja)?

Kurikulum sudah diganti beberapa kali. Salah satu isinya adalah kurikulum pelajaran bahasa. Pendekatan pembelajaran bahasa, semula menggunakan pendekatan struktural beranjak menuju pendekatan komunikatif.

Kartono (2009) berpendapat bahwa para guru bahasa Indonesia mestinya menempatkan diri sebagai pendidik yang membangun kebiasaan berbahasa para siswanya – tidak sekedar sebagai pengajar. Pendapat tersebut bermula dari pengamatan terhadap para guru bahasa yang lebih banyak menekankan teori dan pengetahuan bahasa daripada mengutamakan ketrampilan berbahasa.

Saya tidak sepenuhnya sependapat. Ketrampilan berbahasa adalah tanggung

Guru-guru, Bersatulah!

Semula saya mengira, membahas materi pelajaran tentang  waktu berhubungan dengan pelajaran Bahasa Indonesia dengan Bahasa Inggris. Ternyata tidak sepenuhnya benar, karena pelajaran tentang waktu di sekolah ada pada pelajaran matematika (baca: bukan pada pelajaran Bahasa Indonesia) dan Bahasa Inggris.

Di negeri ini, komunikasi antara guru (matematika) dengan siswa menggunakan bahasa Indonesia. Sampai di sini, materi tentang waktu dapat dikatakan tak ada persoalan, karena ada konsistensi antara pembelajaran di sekolah dengan dunia nyata (di Indonesia).

Buku-buku Pendidikan Kita Menyesatkan?

Sesat dapat diartikan sebagai tidak berada pada jalan yang seharusnya. Dari kata tersebut lantas terbentuk peribahasa ‘malu bertanya sesat di jalan’.

Dalam konteks dunia pendidikan, mengirim anak sekolah dimaksudkan untuk membekali diri mereka agar berada di jalan yang benar. Maknanya adalah bahwa sekolah diharapkan dapat membekali anak didik untuk mengasah pola pikir yang terstruktur. Dengan pola pikir terstruktur, kelak dapat digunakan untuk memecahkan persoalan-persoalan.

Tanggung Jawab Guru

Suatu ketika anak saya menanyakan saya tentang PR teknologi informasi (IT). Sebuah pelajaran yang dipandang masih cukup prestisius untuk masa sekarang. Prestisius karena beberapa hal:

1. Belum seluruh sekolah memiliki lab komputer.
2. Komputer di lab komputer sekolah masih digunakan keroyokan.
3. Tidak seluruh orang tua/wali murid dapat mengoperasikan.
4. Tidak seluruh orang tua/wali murid dapat membantu anak-anaknya dalam pelajaran IT. (wah ketinggalan dong?)

Dialog berikut membuat saya merasa aneh:

Anak:         Apa yang pertama kali dinyalakan saat hendak menggunakan komputer?  (pertanyaan pada buku teks)

Renovasi Negeri bernama Indonesia

Judul Buku: Reformasi dan Elemen-Elemen Revolusi

Penulis: Setiawan Djody

Penerbit: Elex Media Computindo

Tahun Terbit: 2009

Tebal: x + 165 halaman

Ibarat rumah, Indonesia mungkin sudah tidak layak huni. Lantas bagaimana? Membuat rumah baru atau merenovasi rumah lama? Penulis lebih memilih untuk merenovasi rumah lama. Renovasi memang lebih menyangkut keduanya: membuat rumah baru sekaligus memperbaiki. Inilah yang ditawarkan (sekaligus keistimewaan) buku ini. Nuansa ini langsung terasa ketika kita membaca sampulnya “….. Marilah kita menjadi bintang yang dapat menjadi petunjuk agar perjalanan tak tersesat. Dan mari kita berbuat yang terbaik seperti matahari yang tak hanya menerangi hati tapi juga menyuburkan panen. Dengan begitu, di masa depan nanti, orang-orang akan mengenang kita bagai sinar rembulan yang romantis” (quote penulis).

Mengkalkulasi Rasa Malu

Hah…? Indonesia termasuk salah satu dari 3 negara yang masih melaksanakan pemilu dengan cara coblos? Apa kata dunia? Ganti dengan contreng! Saya tidak tahu siapa yang sebenarnya malu – bangsa kitakah atau segelintir orangkah?

Berawal (hanya) dari rasa malu tersebut, pemilu kita tidak efektif & efisien. Sekedar itung2an kasar dari pemilu legislatif kemarin, biaya tambahan yang

Dari café hingga warkop: obrolan berat hingga ringan

Judul Buku: Kopi Merah Putih, Obrolan Pahit Manis Indonesia

Penulis: Indonesia Anonymus

Penerbit: Gramedia

Tebal: xi + 181 halaman

Dari budaya ngopi dan obrolan yang biasa menyertai aktivitas ngopi di berbagai bangsa didapatlah judul buku ini: Kopi merah putih. Ya, judul buku itu sangat mewakili apa yang dimaksudkan buku ini – menyajikan kumpulan obrolan sekelompok manusia Indonesia yang walaupun awam, berusaha melihat Indonesia apa adanya berdasar informasi dan data yang tersedia (kata pengantar).

Sudut pandangnya yang tepat terhadap berbagai persoalan, menyiratkan ‘kualifikasi’ siapa yang ngobrol di acara ngopi tersebut. Beberapa judul yang kentara mewakili adalah obrolan di bagian awal buku tentang listrik, pendidikan, insinyur, subsidi. Hal ini dapat kita terima mengingat ketika ngopipun, mustahil kita membawa data-data statistik secara terinci. Akan

Redesain Struktur APBD: Memposisikan APBD pada Tempat yang Tepat

Apakah manajemen keuangan itu? Dosen saya menyederhanakan: ‘manajemen keuangan adalah menarik piutang secepat mungkin dan membayar hutang selambat mungkin’. Penjelasannya sangat panjang … diam-diam kami menerima pernyataan singkat tersebut.

Piutang dan hutang merupakan hak dan kewajiban, sebagai akibat ‘kelakuan’ di masa lalu. Ini berlaku universal. Bagaimana dengan manajemen keuangan daerah? ‘Idem dito’. UU 17/2003 menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. UU 1/2004 menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara.

Retribusi Daerah: Konsep dan Konsekuensinya terhadap Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Dapatkah Realisasi Belanja Pemerintah (Daerah) Melebihi Anggaran? Setiap kali diajukan pertanyaan tersebut, jawaban yang diperoleh adalah ‘tidak!’. Alasannya macam-macam, dari yang simpel sampai yang argumentatif. Yang simpel akan memberi jawaban bahwa ‘ketentuannya begitu, titik!’. Yang argumentatif akan memberikan alasan bahwa anggaran

Audit Laporan Keuangan (Daerah): Gap antara Kebutuhan & Keharusan

Ketika regulasi keuangan daerah ‘diimprovisasi’ pada tataran teknis, pertanyaan yang muncul adalah: bagaimana dengan pemeriksa (Badan Pemeriksa Keuangan/BPK)? Tidakkah itu menjadi temuan? Ketika dijawab ‘tidak masalah!’, jawaban tersebut justru mengejutkan penanya: daerah kami tidak berani melakukannya – khawatir menjadi temuan mereka.

Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan BPK yang powerful telah begitu menakutkan daerah. Seolah-olah temuan BPK menunjukkan praktik pengelolaan keuangan daerah yang tidak akuntabel – lebih naif lagi jika ditafsirkan ‘kotor’. Tidaklah mengherankan, institusi ini tercantum bahkan di tingkat UUD 1945. Keberadaan